NASEHAT BIJAK FASILITATOR SEJATI

NASEHAT BIJAK FASILITATOR SEJATI


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10203510008697137&id=1421613490

Read More

PNPM MPD TA 2015?

Mau Dibawa Kemana ??

Membaca Sikap Ditjen PMD Dalam Trasisi PNPM ke UU Desa

 

Saat ini, selain fokus pada penyelesain kegiatan TA. 2014, Fasilitator PNPM juga sedang disibukkan dengan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa (PPD). PPD ini dilakukan dalam menyiapkan desa menghadapi implementasi UU Desa.

Berbeda sengan tahun-tahun sebelumnya, PPD tahun ini dilakukan tanpa greget dan penuh kegamangan. Hal ini karena PPD dilakukan tanpa merencanakan usulan yang akan didanai melalui PNPM. Maklum saja, APBN 2015 tidak lagi mengalokasi BLM pada 2015. Beberapa darrah mengawali PPD tahun ini dengan sosialisasi ditingkat kecamatan dengan tanpa adanya ancar-ancar BLM 2015. Praktis PPD kali ini berjalan setengah hati.

Merujuk pada Peraturan Pelaksana UU Desa No. 43 Tahun 2014, tahapan PPD ini dimulai dengan pelaksanaan Musrenbang Desa Khusus pembahasan RPMDesa dan harus selesai dilaksanakan pada Bulan Juni 2014. Disamping itu, pada Pasal 118, RKP Desa juga harus mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun 2014 dan ditetapkan dengan  peraturan Desa paling lambat akhir bulan September 2014. RKPDesa ini juga sudah harus dilengkapi dengan desain dan rencana anggaran biaya (RAB). Terakhir, APBDesa juga harus sudah diperdeskan pada Desember 2014 dengan memasukkan di dalamnya, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun dari dana perimbangan daerah, disamping sumber pendapatan desa lainnya.

Jika melihat progres di lapangan, nampaknya banyak daerah yang tidak mampu memenuhi target ketentuan sebagaimana diuraikan di atas. Bisa dipastikan hampir semua Desa lokasi PNPM belum mereview RPJMDesa dan menetapkan RKPDesa Tahun 2015.

Di tengah kegalauan menjelang berakhirnya program, fasilitator menghadapi kebingung RKTL yang luarbiasa. Mulai dari RKTL penyelesaian kegiatan 2014, RKTL Penataan kelembagaan hingga RKTL perencanaan pembangunan desa yang dilengkapi dengan Aplikasi PPD. Sebuah aplikasi yang paling rumit dan menguras waktu dalam pengisiannya.

Masing-masing RKTL juga memiliki kendalanya sendiri-sendiri. RKTL Pelaksanaan kegiatan 2014 terhampat dengan pemotongan BLM 11,8%, RKTL Penataan kelembagaan, sebagaimana nota dinas NMC juga belum sepenuhnya selaras dengan UU Desa (penataan BKAD) dan belum mampu menjawab tantangan berakhirnya program (penataan UPK), sedangkan RKTL PPD berhadapan dengan berakhirnya program.

Menghadapi transisi PNPM ke UU Desa yang tinggal menghitug hari ini, Ditjen PMD nampaknya punya sikap yang berbeda. Pada saat fasilitator giat mengkaji UU Desa dan implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat desa, statemen2 dari elit PMD justru tegas melarang fasilitator terlalu masuk dalam ranah UU Desa. Fasilitator PNPM-MPd harus tetap fokus mendampingi program PNPM sampai selesai.

untuk berita yang lebih lengkap silahkan di buka halaman ini http://m.kompasiana.com/post/read/686807/3/membaca-sikap-ditjen-pmd-dalam-trasisi-pnpm-ke-uu-desa.html

Read More

NEW ENTRY PNPM MPD

Pada Tanggal 3 November 2014 Keluarga Besar PNPM MPd Kab. Bandung Barat kedatangan Seorang Anggota baru yaitu Bapak Robby Budi Harsono sebagai Fasilitator Kabupaten Perguliran & Pengembangan Usaha atau biasa disebut Faskab PPU. semoga kehadiran beliau memberi PNPM MPd KBB Warna yang baru

Setelah Kepindahan Bapak Daud MC noya sebagai Fastekkab yang lama, PNPM MPd KBB mendapatkan pengganti Fastekkab yang baru Yaitu Bapak Ir. Muhtar yang sebelumnya beliau bertugas di Kabupaten Majalengka sekarang mengabdikan diri di Kabupaten Bandung Barat per Tanggal 7 Juli 2014

Pertanggal 7 Juli 2014 PNPM MPd KBB juga mendapatkan seorang Faskeu yang baru yaitu ibu Aan Yuhanah yang sebelumnya bertugas di Kabupaten Purwakarta

Read More

PELATIHAN BKAD & BP-UPK TA 2014

PELATIHAN BKAD & BP-UPK TA 2014

Pada Tanggal 11 - 13 November 2014 diadakan pelatihan BP-UPK dan BKAD di Hotel Bumi Makmur Indah, lembang Kabupaten Bandung Barat.

Peserta yang dijadwalkan hadir 36 Orang BP-UPK dan 36 Orang dari BKAD. Alokasi Dana untuk Pelatihan kali ini bersumber dari BLM DOK TA 2014.

Dengan Pelatihan kali ini diharapkan agar kinerja BKAD & BP-UPK bisa lebih meningkat.

 

Read More

KUNJUNGAN SPECIALIS KIE KE KBB

Spesialis KIE lakukan kunjungan ke KBB

Guna memastikan capaian SKN (Standar Kinerja Nasional) khususnya untuk bidang KIE, Ali Yasin dari RMC III Jawa Barat lakukan kunjungan. Spesialis KIE itu melakukan telaah data mengingat capaian update berita PNPM Mandiri Perdesaan di website Pemkab relatif minim alias belum teratur. Sesuai target SKN (55%), diharapakan setiap bulan teruplod berita di media pemkab tersebut.

Disamping itu, juga memastikan web/blog yang dikelola Tim Faskab juga Update. Eva selaku Assiten MIS yang selama ini bertindak sebagai administrator web/blog mengakui bahwa beberapa kendala yang dihadapi. Diantaranya minimnya kiriman tulisan good practice dari FK/FT dan pelaku. Kendala lain menyangkut banyaknya kegiatan sehingga kekurangan waktu untuk mengupdate web/blog.

Sementara itu, untuk update papan informasi di tingkat desa Ali Yasin akan melakukan monitoring di Desa Padaasih Kec. Cisarua. Papan informasi merupakan ciri pokok pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Karenanya di dalam SKN dimasukan sebagai salah satu ukuran kinerja Fasilitator dalam menterbukakan informasi melalui media tersebut.

Read More

PENCAIRAN BLM TA 2014

Pencairan BLM di 11 Kecamatan terus Dikejar

Progres pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kabupaten Bandung Barat terus diupayakan. Salah satunya menyangkut penyerapan Anggaran. Sebagaimana diketahui, tahap III BLM (20%) sudah dicairkan ke 5  kecamatan yaitu Saguling, Cipatat, Batujajar, Cikalongwetan, Cihampelas. Data ini diambil per 31 Oktober 2014. Selebihnya sedang melakukan pengajuan diantaranya Cililin, Cisarua dan Gununghalu. 

Dengan demikian, untuk 5 kecamatan yang sudah menyerap Tahap III punya PR untuk mengajukan DUB tambahan. Sesuai target SKN (Standar Kinerja Nasional), harusnya pencairan BLM (APBN dan APBD) sudah harus 100%. Namun, beberapa kendala terjadi termasuk belum dicairkannya DUB tambahan untuk 11 kecamatan yang totalnya mencapai Rp.1.587.260.000,-.

Pihak satker BPMPD saat dikonfirmasi oleh Tim Faskab menyampaikan bahwa pada minggu ke empat bulan November 2014 ditargetkan sudah cair. Menunggu hal tersebut, pengajuan pencairan tahap III (20%) untuk 6 (enam) kecamatan terus dikebut khususnya Gununghalu, Cisarua dan Cililin yang sampai minggu kedua November 2014 diupayakan cair.

Aan Yohanah selaku Faskeu telah menetapkan RKTL bahwa pengajuan berikut pencairan BLM Tahap III (20%) berikut DUB tambahan diharapkan seluruhnya cair di bulan November. “ini sudah sesuai RKTL yang disepakati oleh Tim Faskab, FK-FT & UPK”, kata Aan.

Hal ini sejalan dengan RKTL Fasilitator Teknik, Muhtar, yang juga mentargetkan diselenggarakan MDST di bulan Desember 2014 seiring dengan pencairan BLM. Berdasarkan data sementara (PROTAN) beberapa Desa telah melakukan MDST. Contohnya Desa Galanggang Kecamatan Batujajar.

 

Read More